Peningkatan Pengawasan Keuangan Daerah: Peran BPK di Tasikmalaya
Peningkatan pengawasan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan keuangan pemerintah daerah. Salah satu lembaga yang memiliki peran sentral dalam pengawasan keuangan daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di Tasikmalaya, peran BPK sangatlah vital dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Kepala BPK Perwakilan Tasikmalaya, Ahmad Subagja, peningkatan pengawasan keuangan daerah dilakukan melalui berbagai kegiatan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan atas laporan keuangan hingga pemeriksaan kinerja. “Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pengawasan keuangan daerah agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana publik,” ujarnya.
Peningkatan pengawasan keuangan daerah juga mendapat dukungan dari pakar keuangan daerah, seperti Prof. Dr. Mardiasmo. Menurutnya, peran BPK sangatlah penting dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran di tingkat daerah. “Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan dan akuntabel,” tutur Prof. Mardiasmo.
Dalam upaya meningkatkan pengawasan keuangan daerah, BPK Tasikmalaya juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Inspektorat Daerah dan DPRD. Kolaborasi antar lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan keuangan daerah secara menyeluruh.
Sekretaris Inspektorat Kota Tasikmalaya, Dede Supriadi, menyambut baik upaya peningkatan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK. Menurutnya, kerjasama antar lembaga pengawas sangatlah penting dalam menjaga keuangan daerah agar tetap sehat dan teratur. “Dengan sinergi antar lembaga pengawas, diharapkan potensi kerugian keuangan daerah dapat diminimalisir,” ucap Dede.
Dengan adanya peran BPK yang semakin aktif dalam pengawasan keuangan daerah di Tasikmalaya, diharapkan akan tercipta tata kelola keuangan yang baik dan berintegritas. Masyarakat pun diharapkan dapat turut serta dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel dan transparan.