Pengawasan korupsi di Tasikmalaya menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya memberantas praktik korupsi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dan lembaga terkait memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan agar korupsi tidak merajalela.

Menurut Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, pengawasan korupsi harus dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. “Korupsi merupakan musuh bersama yang harus kita lawan bersama. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi di semua lini,” ujarnya.

Pemerintah daerah Tasikmalaya juga bekerjasama dengan lembaga terkait seperti KPK dan Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap potensi kasus korupsi. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, pengawasan korupsi harus dilakukan secara preventif dan represif. “Kita harus mencegah terjadinya korupsi dengan melakukan pengawasan yang ketat dan tegas,” katanya.

Selain itu, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga turut berperan dalam mengawasi potensi kasus korupsi di Tasikmalaya. Menurut Koordinator LSM Anti Korupsi Tasikmalaya, pengawasan korupsi harus dilakukan secara independen dan profesional. “LSM memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam pencegahan korupsi,” ujarnya.

Namun, tantangan dalam pengawasan korupsi di Tasikmalaya masih cukup besar. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, pengawasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. “Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama secara sinergis dalam melakukan pengawasan agar korupsi bisa diberantas dengan efektif,” katanya.

Dengan peran pemerintah dan lembaga terkait yang kuat serta dukungan dari masyarakat dan LSM, diharapkan pengawasan korupsi di Tasikmalaya bisa dilakukan dengan baik dan efektif. Dengan demikian, praktik korupsi di daerah ini bisa diminimalisir dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah daerah.