Peran pemerintah lokal dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik di Tasikmalaya merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai sebuah daerah yang sedang berkembang, tata kelola keuangan publik yang baik akan sangat berdampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bupati Tasikmalaya, Drs. H. Uu Ruzhanul Ulum, peran pemerintah lokal dalam mengelola keuangan publik harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan publik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Tasikmalaya,” ujar Bupati Uu.

Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah lokal dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik adalah dengan menerapkan sistem e-budgeting. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tasikmalaya, Asep Setiawan. “Dengan sistem e-budgeting, kami dapat memantau dan mengelola anggaran dengan lebih efisien dan transparan,” ungkap Asep.

Namun, meskipun langkah-langkah tersebut telah dilakukan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik di Tasikmalaya. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan berbagai pihak terkait untuk menciptakan tata kelola keuangan publik yang baik. “Pemerintah lokal harus mampu bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga terkait untuk mencapai tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel,” kata Yustinus.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah lokal, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan tata kelola keuangan publik di Tasikmalaya dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan daerah ini. Peran pemerintah lokal dalam hal ini menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.