Mengungkap Keterlambatan Pemeriksaan Pelaksanaan APBD Tasikmalaya
Mengungkap Keterlambatan Pemeriksaan Pelaksanaan APBD Tasikmalaya
Keterlambatan pemeriksaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Tasikmalaya menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan kebijakan keuangan daerah. Menurut data terbaru, pemeriksaan pelaksanaan APBD Kota Tasikmalaya telah mengalami keterlambatan yang cukup signifikan.
Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Tasikmalaya, Budi Santoso, keterlambatan pemeriksaan pelaksanaan APBD ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya ketersediaan data dan informasi yang diperlukan. “Kami terus berupaya untuk mengatasi keterlambatan ini dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait,” ujarnya.
Selain itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, juga menyoroti keterlambatan pemeriksaan pelaksanaan APBD Kota Tasikmalaya. Menurutnya, keterlambatan ini dapat berdampak negatif pada pengelolaan keuangan daerah. “Pemeriksaan yang lambat dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan dan mengganggu kinerja pemerintah daerah,” katanya.
Dalam upaya mengatasi keterlambatan pemeriksaan pelaksanaan APBD Kota Tasikmalaya, BPK dan pihak terkait telah sepakat untuk melakukan langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah dengan meningkatkan koordinasi antara BPK, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait lainnya. Selain itu, peningkatan ketersediaan data dan informasi yang akurat juga menjadi fokus utama dalam upaya mengungkap keterlambatan ini.
Menurut Budi Santoso, keterlambatan pemeriksaan pelaksanaan APBD Kota Tasikmalaya merupakan tantangan yang harus segera diatasi. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja kami dalam pemeriksaan keuangan daerah demi terwujudnya tata kelola keuangan yang baik di Kota Tasikmalaya,” katanya.
Dengan mengungkap keterlambatan pemeriksaan pelaksanaan APBD Kota Tasikmalaya, diharapkan dapat membuka ruang untuk perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah konkret yang diambil oleh BPK dan pihak terkait diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah guna mencapai efisiensi dan transparansi yang lebih baik.